• October 7, 2024
5 Jejak Perjuangan Gus Dur Untuk Indonesia

5 Jejak Perjuangan Gus Dur Untuk Indonesia

Dari menjadikan Imlek sebagai hari libur hingga menaikkan gaji PNS 100%

JAKARTA, Indonesia — 7 September 2015 adalah versi kedua dari tanggal lahir mendiang mantan Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid.

Umumnya Gus Dur memperingati hari lahirnya berdasarkan kalender Hijriyah. Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009 di Jakarta.

Perjuangan Gus Dur sebagai aktivis, intelektual, kemudian Ketua Ormas Islam terbesar di Tanah Air – Nadhlatul Ulama – hingga Presiden RI, meninggalkan jejak yang masih bisa kita lihat dan rasakan hingga saat ini.

Untuk memperingati hal ini, Rappler membawa kembali beberapa di antaranya ke sini.

1. Jadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur

Merayakan Tahun Baru Imlek dilarang pada masa kolonial Belanda. Baru pada masa pendudukan Jepang Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur resmi berdasarkan keputusan Osamu Seiri no. 26 tanggal 1 Agustus 1942. Pada masa pendudukan “kakak-kakak” kita, masyarakat Tionghoa bisa leluasa merayakan Tahun Baru Imlek.

Lanjut ke masa kemerdekaan. Tahun Baru Imlek masih bisa dirayakan secara bebas di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, perayaan Imlek mulai dibatasi, meski tidak dilarang sepenuhnya. Alasannya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) no. 14 Tahun 1967 adalah:

“Perwujudannya dapat memberikan pengaruh psikologis, spiritual, dan moral yang tidak wajar terhadap warga negara Indonesia, sehingga menjadi penghambat proses asimilasi.”

Gus Dur-lah yang saat menjabat presiden memutuskan mencabut Perintah Presiden nomor 14/1967.

Dia melakukan ini dengan menjangkau Keputusan Presiden (Keppres) no. 6 tahun 2000. Pada saat yang sama, Gus Dur juga menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur opsional (berlaku bagi yang merayakannya).

Penerus Gus Dur, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, kemudian meresmikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2002 yang mulai berlaku pada tahun 2003.

2. Menjadikan Konghucu sebagai agama yang diakui

Pada era Gus Dur, jumlah agama yang diakui di Indonesia berubah dari lima menjadi 6, sehingga menambah agama Khonghucu.

Sebelumnya, selama puluhan tahun, penganut Konghucu tidak bisa sepenuhnya menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia karena agamanya tidak diakui.

Seperti halnya perayaan Imlek, diskriminasi terhadap agama Konghucu juga dimulai pada masa Orde Baru dengan terbitnya Inpres No. 14 Tahun 1967.

Hal ini merupakan representasi betapa Gus Dur tidak memaafkan diskriminasi terhadap orang Tionghoa di Indonesia.

3. Berusaha menghilangkan diskriminasi terhadap PKI

Setelah mengalami diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi pada masa Orde Baru, mereka yang dulunya terkait dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) akhirnya mendapat angin segar ketika Gus Dur menjadi presiden.

Meski mendapat tentangan yang cukup besar, Gus Dur dengan berani mengusulkan pencabutan Keputusan MPRS No. 25 Tahun 1966, salah satu dasar hukum bagi proses diskriminasi. Ketetapan MPRS berisi larangan penyebaran komunisme di Indonesia.

Meski demikian, bukan berarti Gus Dur menutup mata terhadap kenyataan bahwa sikap dan tindakan PKI tidak selalu benar.

Intelektual Muslim Akhmad Sahal pernah menjelaskan lebih mendalam sikap Gus Dur dan mengapa sikap tersebut mendapat banyak tentangan dalam tulisannya pada tahun 2012.

Gus Dur gagal merealisasikan usulannya. Namun, apa yang dilakukannya menjadi inspirasi bagi aktivis generasi penerus untuk memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap PKI dan kelompok marginal lainnya.

4. Terpeliharanya nasionalisme di lingkungan NU

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) telah berperan besar dalam proses pembangunan Indonesia dari masa ke masa.

Dalam proses tersebut, NU berhasil menjadi jembatan antara umat Islam dengan elemen bangsa Indonesia lainnya percaya diri bahwa persoalan masyarakat adalah persoalan nasional, dan sebaliknya.

Semasa menjabat Ketua Umum NU, Gus Dur konsisten terus memperjuangkan nasionalisme NU.

5. Mensejahterakan PNS

Gus Dur berperan dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mendorong kenaikan gaji secara signifikan selama menjabat Presiden.

“Pada masa pemerintahan Gus Dur, gaji PNS meningkat sekitar 100 persen, hal ini sangat luar biasa bagi kesejahteraan PNS, ditambah lagi pangkat dan golongan PNS juga lebih baik,” kata Bupati Mamuju. Suhardi sedih pada tahun 2010 Di antara. —Rappler.com

BACA JUGA:


slot online pragmatic