blog.thecurtiscasa.com

Untuk pertama kalinya, alokasi dana sakit mencapai 5% sesuai ketentuan UU Kesehatan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 memberikan perhatian yang besar terhadap program-program yang berkaitan dengan Revolusi Kerohanian.

Sejak era kampanye presiden, Joko “Jokowi” Widodo telah menjadikan Revolusi Mental sebagai jargonnya. Alokasi dana Revolusi Spiritual tersebar di 4 kementerian yang seluruhnya berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Selama ini Puan ditugaskan melaksanakan program terkait Revolusi Spiritual.

• Kemendikbud mendapat dana hibah sebesar Rp49,2 triliun.
• Kemenag mendapat hibah sebesar Rp58,5 triliun.
• Kemensos Rp 15,3 triliun.
• Kemenkes mendapat alokasi sebesar Rp64,8 triliun.

“Untuk pertama kalinya kita mengalokasikan dana sebesar 5 persen, sesuai dengan amanat UU Kesehatan,” kata Jokowi, Jumat, 14 Agustus.

Untuk bidang pendidikan, dana akan dialokasikan pada dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 19,2 juta siswa pendidikan dasar dan menengah. Dana pendidikan juga tersedia dari Kementerian Agama yang disalurkan kepada siswa di madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah.

“Kami akan monitor agar anak-anak dari keluarga miskin benar-benar bersekolah, bersekolah setiap hari,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat bertemu dengan wartawan senior, Kamis 13 Agustus. Ia menjelaskan latar belakang penyusunan asumsi dalam RAPBN tahun 2016.

Pemerintah juga menargetkan penerima bantuan iuran bagi 92,4 juta penduduk, melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Untuk meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil dan mengurangi risiko kematian bayi, RAPBN tahun 2016 juga menganggarkan dana untuk memastikan 77% persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, serta target minimal kunjungan persalinan pertama kali. 78%.

Fasilitas kesehatan akan ditambah. Pemerintahan Jokowi menargetkan 700 kecamatan memiliki minimal satu puskesmas yang terakreditasi.

Pengalokasian dana sakit juga ditujukan untuk memastikan minimal terdapat 1 rumah sakit umum daerah yang terakreditasi di 190 kabupaten/kota. Jumlah keluarga sangat miskin yang menerima bantuan bersyarat sebanyak 58,3%.

Menteri Keuangan Bambang mengatakan, besarnya alokasi pendanaan pada sektor tersebut di bawah koordinasi Menko Puan dimaksudkan untuk memberikan jaring pengaman yang kuat bagi masyarakat bawah untuk melewati situasi perekonomian yang tidak menentu.

“Selain dana desa, jika disalurkan dengan benar-benar efisien, berupa dana bergulir untuk kegiatan-kegiatan di desa yang dilakukan oleh warga desa setempat,” dapat membantu menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi.

Guru Besar IPMI International Business School Roy Sembel mengatakan RAPBN berfungsi memastikan negara hadir untuk rakyat kecil.

“Dalam situasi perekonomian seperti ini, selain menjadi rujukan dunia usaha, kami berharap RAPBN menjadi landasan keadilan,” kata Roy. —Rappler.com

Uni Lubis adalah jurnalis senior dan Eisenhower Fellow. Dapat disambut di @UniLubis.

BACA JUGA: