• October 9, 2024

Investor Tiongkok menyayangkan rendahnya kualitas proyek di Indonesia

Pengusaha Tionghoa yang berinvestasi di Indonesia juga menyayangkan rendahnya efisiensi dan kualitas beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Isu mengenai hal ini muncul dalam berbagai bentuk investasi pengusaha Tionghoa di Indonesia, antara lain dalam pembangunan pembangkit listrik dan akuisisi bus.

Selama kunjungan ke Tiongkok setelah pertemuan puncak para pemimpin ekonomi APEC pada bulan November 2014, Presiden Joko “Jokowi” Widodo juga m.bercanda tentang rendahnya kualitas produk dari China.

“Rendahnya kualitas pembangkit listrik disebabkan karena pengerjaannya tidak dilakukan oleh perusahaan yang ahli di bidang pembangunan pembangkit listrik. “Mereka biasanya hanya pedagang ekspor-impor suku cadang pembangkit listrik,” kata Huang Zonghua, direktur kerja sama internasional Shenhua Gouhua Electric Power Company, di Beijing, pada 27 Juli.

Shenhua Gouhua merupakan salah satu perusahaan yang memiliki reputasi baik di bidang pembangkit listrik, dan telah menerima sejumlah penghargaan dari pemerintah Tiongkok atas penerapan inovasi pembangkit listrik tenaga batu bara dengan emisi mendekati nol.

Saya mengunjungi kantor pusat divisi pembangkit listrik Shenhua Gouhua di Distrik Chaoyang, serta pembangkit listrik mereka di Provinsi Hebei, Tiongkok utara, yang berbatasan dengan ibu kota Beijing. Tahun lalu, kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, menempatkan Shenhua Gouhua di antara 10 perusahaan pembangkit listrik teratas di Tiongkok.

“Pelaksanaan proyek berkualitas rendah biasanya dilakukan melalui jasa perantara (makelar),” kata seorang pejabat tinggi di Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) yang saya temui di Beijing setelah melihat aktivitas pembangkit listrik Shenhua Gouhua di Hebei.

NDRC merupakan sejenis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Indonesia, dan mempunyai kedudukan paling penting dalam menentukan program dan proyek pembangunan di Tiongkok, termasuk kerjasama internasional.

“Indonesia adalah mitra ekonomi yang sangat penting bagi Tiongkok. “Kami punya pepatah: ‘Jangan biarkan semangkuk sup sayur menjadi tidak enak disantap karena sendoknya patah’,” kata pejabat senior ini.

Di Indonesia kita mengenal pepatah “Karena setetes nila, rusaklah sepanci susu”. Serupa.

Diakui Presiden Jokowi, rendahnya kualitas produk pada proyek-proyek terkait investasi dari Tiongkok bukan hanya kesalahan Tiongkok. Mitra di Indonesia, termasuk pemerintah pusat dan daerah, juga patut disalahkan karena membuka jalan bagi proyek-proyek berkualitas rendah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengatakan, buruknya kualitas bus TransJakarta asal China disebabkan oleh ulah oknum pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013. Diakuinya, sejak menjabat Wakil Gubernur, pihaknya sudah meminta agar bus tersebut diimpor. berasal dari produsen ternama.

“Kami di sini bahkan tidak mengetahui merek bus tersebut,” kata seorang pengusaha Tiongkok di Beijing.

Beberapa tahun lalu, ada merek sepeda motor asal China yang menarik minat konsumen Indonesia karena harganya yang lebih murah dibandingkan sepeda motor buatan Jepang yang sebelumnya mendominasi pasar Indonesia. Produk kemudian menemui kekecewaan karena layanan purna pembelian (layanan purna jual) buruk, termasuk persediaan suku cadang.

“Kami sangat menyayangkan hal seperti ini sehingga mengganggu hubungan investasi dengan Indonesia,” kata pengusaha itu.

“Kami di sini bahkan tidak tahu merek busnya (produsen TransJakarta),” kata seorang pengusaha asal China.

Indonesia mengincar investasi dan pembiayaan proyek tidak kurang dari 60 miliar USD dari Tiongkok. Pada kunjungan keduanya ke Tiongkok, Maret 2015, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping menyaksikan penandatanganan komitmen kerja sama antara dua lembaga yang mewakili pemerintahan masing-masing, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan NDRC.

Kedua negara akan menggandeng perusahaan pelat merahnya untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi mesin pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi.

Masalahnya, menurut Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak 2005, baru 7% komitmen investasi yang diajukan pengusaha Tiongkok yang terealisasi. Franky mengatakan salah satu alasannya adalah BKPM tidak memiliki kantor perwakilan di China.

“Peran perwakilan itu penting. “Di Jepang kita punya, di Korea Selatan kita punya, di Belanda dan London kita punya, sedangkan di Singapura satu dengan Malaysia,” kata Franky.

Pengusaha Tiongkok berpendapat penyebab rendahnya kesadaran datang dari kedua belah pihak.

“Dari sisi investor, tentu kita berharap investasi tersebut menghasilkan keuntungan. “Meskipun didorong oleh pemerintah, kami juga melakukan perhitungan sebelum merealisasikan investasi tersebut,” kata salah satu pengusaha infrastruktur di sini.

Kata pengusaha Tiongkok, satu masalah Bagian tersulit dalam berbisnis di Indonesia adalah biaya tambahannya. “Pembebasan lahan juga rumit,” ujarnya.

Sejumlah pengusaha Tiongkok mengaku belum banyak meraup untung dari investasi di Indonesia. Seringkali pemenang tender ditentukan oleh penawar terendah. Alhasil, spesifikasinya diturunkan.

Hal lainnya adalah kemampuan pekerja Indonesia. Investor sulit mencari tenaga terdidik untuk melaksanakan proyek, apalagi setelah masa konstruksi dan instalasi selesai. Hal ini mempengaruhi efisiensi proyek.

Keluhan juga disampaikan mengenai isu “perubahan pemerintahan dan pejabat mengubah peraturan”.

Meski risiko berbisnis di Indonesia relatif tinggi, namun minat investasi dari Tiongkok tidak berkurang, apalagi kedua pemerintah sedang menjalin kemitraan.

Shenhua Gouha yang saat ini sedang mengerjakan pembangkit listrik di Muara Enim, Sumatera Selatan, tertarik untuk ikut serta dalam proyek pembangunan 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Shenhua Gouhua telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 melalui PT GH Energi Musi Makmur yang membangun pembangkit listrik berkapasitas 2 x 150 MW. Sejak beroperasi komersial, kedua unit beroperasi stabil sepanjang tahun 2014, tidak pernah ada kasus harus berhenti beroperasi dengan ketersediaan operasional sebesar 98,21 persen. —Rappler.com

Uni Lubis adalah jurnalis senior dan Eisenhower Fellow. Dapat disambut di @UniLubis.

Baca juga: Naik ‘kereta berkecepatan tinggi’ Shanghai-Beijing


SGP hari Ini