Restu penggabungan KLHK: Siti Nurbaya
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Permasalahan lingkungan hidup akan semakin meningkat dengan hadirnya kehutanan akibat penggabungan kedua kementerian ini.
JAKARTA, Indonesia – Seminggu setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengangkatnya menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar langsung bolak-balik antara kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Kebon Nanas, Jakarta Timur, dan kantor pulang pergi ke kantor. Kementerian Kehutanan. Senayan, Jakarta Pusat. Mengapa?
Karena kedua kementerian ini digabung oleh Jokowi, Siti Nurbaya mendapat beban berat untuk melakukan konsolidasi kedua kementerian tersebut. Namun tampaknya ia sibuk karena penggabungan kedua kementerian itu dinilai membawa berkah.
“Karena Kementerian Kehutanan kita penuh dengan politik, baik politik bisnis maupun politik kekuasaan. Dia memiliki sosoknya sendiri. “Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup kita adalah sosok teknokratis yang hanya mengurusi pencemaran dan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup),” ujarnya beberapa waktu lalu di kantornya Kementerian Kehutanan.
“Dengan bersatunya dua kementerian ini, maka persoalan lingkungan hidup akan semakin besar dengan hadirnya kehutanan di dalamnya,” imbuh perempuan Betawi asal Lampung kelahiran 28 Agustus 1956 ini. (BACA: 8 Perempuan di Kabinet Jokowi)
“Sebaliknya, jika kita melihat lembaganya, Kementerian Lingkungan Hidup yang selama ini terkesan kecil volumenya dan unit organisasinya terkesan kecil dan sangat teknis, justru tertarik dengan popularitas politik jajaran kehutanan,” ujarnya. .
Oleh karena itu, Siti mengaku meminta para pejabat Eselon I baik di Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup agar memiliki persepsi positif terhadap penggabungan kedua kementerian tersebut.
Diakuinya pula, penggabungan ini tidak serta merta menambah beban kerjanya karena dibantu oleh jajaran eselon I di bawahnya.
Mempromosikan kampanye publik
Selain memimpin konsolidasi kedua kementerian tersebut, Siti Nurbaya mengungkapkan prioritasnya ke depan adalah mendorong kampanye publik karena ia yakin masih banyak yang kurang.
Menurutnya, permasalahan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini marak seperti banjir dan kebakaran hutan lebih banyak disebabkan oleh lemahnya pengembangan masyarakat.
“Banyak langkah yang dilakukan di daerah, tapi banyak juga yang belum diketahui masyarakat,” kata Siti yang maju sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Lampung I yang didukung Partai Nasional Demokrat. tahun ini.
“Kampanye publikHarus cepat karena persepsi manusia terhadap lingkungan berbeda-beda. Pada akhirnya, cara orang bereaksi terhadap lingkungan juga bersifat individual.”
Oleh karena itu, setiap kali pemerintah membuat program lingkungan hidup, pemerintah juga harus banyak mengundang keterlibatan masyarakat di dalamnya, tambahnya.
Selain menggalakkan kampanye publik, Siti Nurbaya juga berencana mengatur perizinan untuk menghormati lingkungan dan juga memperkuat aspek regulasi.
Misalnya masyarakat hukum adat kemarin menang di Mahkamah Konstitusi, namun belum diatur pelaksanaannya, ujarnya. “Kalau begitu coba perhatikan peraturan kehutanan kita yang banyak berhubungan dengan hubungan kehutanan spesies langka namun bagaimana hutan kita dikelola dalam kaitannya dengan manusia hampir tidak ada. Itu berarti ada kurangnya regulasi.”
Siti Nurbaya juga menilai penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan kita masih sangat lemah.
“Memang benar penegakan hukumitu masih lemah. Tapi bagaimana kamu mau? penegakan hukum regulasinya kadang lemah,” imbuh menteri yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2001-2005 dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tahun 2006-2013 itu.
Selain pengalamannya di instansi pemerintahan, Siti Nurbaya juga meraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor dan menyelesaikan gelar Master di International Institute for Aeropace Survey and Earth Sciences (ITC) di Belanda. —Rappler.com