Indonesia bungkus: 31 Agustus 2015
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Johan Budi Bukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Ditetapkan Tersangka Bareskrim, 50 Ribu Buruh Akan Demo di Jakarta 1 September, Pesaing Risma di Pilkada Surabaya Tak Lolos Verifikasi.
JAKARTA, Indonesia – Bareskrim tidak menetapkan Johan Budi sebagai tersangka.
Johan Budi bukan Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel capim KPK) baru saja merampungkan tahap akhir wawancara terhadap 19 calon, namun pada Jumat, 28 Agustus, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyebut telah menetapkan beberapa nama. . calon sebagai tersangka. Beredar kabar, Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, Johan Budi, menjadi tersangkanya. Namun hal itu dibantah Direktur Ekonomi dan Kriminal Khusus Bareskrim Brigjen Victor Simanjuntak.
“Bukan JB (Johan Budi). “Tapi betul JB ada masalah, hanya saja kasusnya belum diproses,” kata Victor, Sabtu, 29 Agustus. CNN Indonesia. Disinggung soal kabar tiga calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka, Victor mengatakan direktoratnya hanya menangani satu orang. Menurut dia, nama tersebut akan diumumkan hari ini.
Protes PHK, 50 ribu buruh akan berdemonstrasi di Jakarta pada 1 September
Puluhan ribu pekerja dari berbagai provinsi berencana melakukan hal tersebut protes di Jakarta, Selasa 1 September. Oleh karena itu, Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPI) dan unsur buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan mendesak pemerintah mengambil langkah nyata melalui aksi nasional di 20 provinsi yang akan dipusatkan di depan Istana Negara. dengan massa 50 ribu pekerja di Jabodetabek pada Selasa 1 September 2015,” kata Presiden KSPI Said Iqbal. Demonstrasi pun menyusul ancaman pemutusan hubungan kerja (HK) oleh para pelaku usaha akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.
Pesaing Risma di Pilkada Surabaya tak lolos verifikasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyatakan calon wali kota Rasiyo dan calon wakil wali kota Dhimam Abror gagal verifikasi. Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan Rasiyo-Dhimam tidak lolos karena surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai pengusung yakni Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sama persis.
“Dokumen rekomendasinya berupa memindai “yang diajukan saat registrasi 11 Agustus berbeda dengan rekomendasi awal (stempel basah) yang diserahkan saat perbaikan 19 Agustus,” kata Robiyan. Tempo.co. Nah, Surabaya kembali punya calon tunggal di Pilkada yakni Tri Rismaharini – Wisnu Sakti Buana yang didukung PDI-Perjuangan.
Jaksa Agung akan merekonsiliasi kasus 13 aktivis yang hilang pada tahun 1998
Jaksa Agung Prasetyo mengatakan lembaganya saat ini sedang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat terhadap 13 aktivis tahun 1998 yang melibatkan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
“Yang kami gariskan adalah pendekatan non-yudisial atau konsiliasi,” kata Prasetyo kepada Rappler, Sabtu 30 Agustus. Minggu 30 Agustus adalah Hari Orang Hilang Sedunia. Mengapa memilih jalan rekonsiliasi? Menurut Prasetyo, rekonsiliasi ini sejalan dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. Dalam janjinya yang tertuang dalam Nawa Cita, Jokowi berjanji akan mencarikan solusi untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM ini. Lebih lanjut di Rappler.com.
Piala Presiden 2015 menjadi ajang pamer bagi Tim Transisi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka resmi turnamen sepak bola Piala Presiden di Gianyar, Bali pada Minggu, 30 Agustus. Piala Presiden merupakan turnamen independen yang diselenggarakan oleh Mahaka Sports and Entertainment. Turnamen ini mendapat dukungan dari kedua “kubu”. Baik dari pemerintah (Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Badan Olahraga Profesional Indonesia) maupun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Jika penyelenggaraan Piala Presiden lebih baik dibandingkan Piala Kemerdekaan, Tim Transisi tentu akan menjadi sasaran kritik. Terutama dari kubu PSSI. Apa yang dimaksud dengan kartu permainan Piala Presiden? Baca ulasannya di Rappler.com. —Rappler.com