• November 24, 2024

Jokowi memerintahkan pembangunan kebun raya di setiap provinsi

Hampir setiap hari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyelesaikan rapat terakhirnya pada pukul 23.00 WIB. Banyak yang mengantri untuk ditangani. Yang paling mendesak tentu saja struktur penggabungan dua kementerian yang dipimpinnya saat ini.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunggu hasil merger pada 11 Desember 2014. Sebab, Siti tak hadir mewakili pemerintah Indonesia pada KTT Perubahan Iklim (UNFCCC, COP 20) di Lima, Peru yang berlangsung tempat. 1-12 Desember ini.

Posisi ketua delegasi Indonesia akan dijabat oleh Rachmat Witoelar, Ketua Dewan Perubahan Iklim yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup. Rachmat Witoelar merupakan ketua COP 13 yaitu konferensi puncak perubahan iklim di Bali pada tahun 2007. Arena COP ibaratnya tempat bermain untuk Rachmat. Selasa (1/12) malam kemarin saya berkesempatan menghadiri rapat persiapan akhir delegasi Indonesia COP 20 bersama Rachmat dan Siti.

Pertemuan yang menarik, acak dan intens. Siti menceritakan betapa sibuknya dirinya, serta upayanya mengidentifikasi tugas pokok pelayanan yang ia tangani di bulan pertama. Suatu kali dia mengadakan pertemuan tanpa henti selama sembilan jam dengan ratusan orang sepanjang hari pihak yang berkepentingan, khususnya dari aktivis lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. “Ribuan pesan singkat masuk ke nomor ponsel saya. Keluhan. Informasi. Saya mengirimkannya ke staf untuk diperiksa. “Sebagian benar lho,” kata Siti. (BACA: Restu Penggabungan KLHK)

Memang nomor telepon anggota Kabinet Kerja Presiden Jokowi dipublikasikan melalui media yang diperoleh dari daftar yang tersebar secara viral. Ada seorang menteri yang mengeluh karena ponselnya dibanjiri ribuan pesan. Siti termasuk salah satu yang mendapat hikmahnya.

“Saya bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat,” ujarnya. Lingkungan hidup dan kehutanan merupakan sektor yang sangat luas dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat akar rumput. Meski hari-harinya panjang, saya mendapat kesan Siti menjalaninya dengan baik Dingin. Pena.

Saat kami temui, dia baru saja mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Riau. Jokowi tampak berupaya mengatasi asap kebakaran hutan. Liputan media mengenai kunjungan tersebut meliputi: baca di sini.

Menurut Siti, Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Dari sisi bisnis, pesan Jokowi saat ‘mewawancarai’ Siti yang sebelumnya merupakan politikus Partai NasDem adalah menyederhanakan proses perizinan dan menindak pelanggar izin kehutanan dan lingkungan. Anda bisa membacanya di tulisan saya di tautan ini.

Sebelum COP 20, Presiden Jokowi ingin setiap ibu kota provinsi memiliki kebun raya. Seperti Kebun Raya Bogor atau Singapore Botanic Garden. Siti berpesan kepada Dirjennya yang hadir pada pertemuan malam itu untuk mencari lokasi yang tepat, yakni di kawasan kehutanan. Tidak harus di pusat kota karena sulit ditemukan, namun dapat diakses. “Kebun raya, kata Presiden, merupakan salah satu kontribusi kita terhadap pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” kata Siti.

Pesan lain dari Jokowi adalah program reboisasi atau regenerasi hutan. Fokusnya bukan pada angka, tapi luas daratan. “Misalnya dalam satu tahun dilakukan penanaman kembali lahan hutan seluas 5.000 – 6.000 hektare. “Fokus di 3-4 provinsi,” kata Siti. Oleh karena itu, prinsipnya adalah membangun hutan, bukan hanya menanam pohon.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai program penanaman pohon sebagai implementasi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada tahun 2020. Komitmen ini pernah disampaikan pada COP 15 di Kopenhagen, Denmark, 2010. Saya sebutkan di sini.

Terkait penugasan pegawai di KLHK, Presiden Jokowi juga berpesan agar 70 persen pegawai berada di lapangan, benar-benar memantau pelaksanaan program kementerian. “Kami juga mendapat banyak masukan dari 8.000 relawan seluruh Indonesia yang membantu pemantauan di tingkat akar rumput,” kata Siti.

Bagi saya, ada kesan kuat bahwa Siti berusaha memadukan seluruh potensi jaringan yang ada untuk menjalankan tugas beratnya. Pimpin dua kementerian yang penuh konflik kepentingan. Sektor kehutanan telah lama menjadi lahan “banca” bagi penguasa terkait politik, begitu juga dengan sektor lingkungan hidup yang kerap berbenturan dengan kepentingan dunia usaha. cadangan politik juga.

Pelayanan di bawah kepemimpinan Siti bukannya tanpa kendala. Misalnya, merger yang berarti ada 26 dirjen yang harus dikurangi menjadi hanya 15-18 orang. “Tentu saya akan menjelaskan akibat dari penurunan level 1 ini. “Kami menginginkan organisasi yang agile dan efisien,” kata Siti.

Malam itu ia tak lupa menanyakan pendapat Rachmat Witoelar, seniornya, tentang bagaimana isu lingkungan hidup dan kehutanan bisa bersinergi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Agenda Indonesia di COP 20

Malam itu Rachmat Witoelar menyampaikan sejumlah isu yang ingin diangkat delegasi Indonesia pada COP 20 di Lima. Mulai dari moratorium izin hutan di lahan gambut, konservasi energi, energi terbarukan, maritim, keanekaragaman hayatitarget tujuan pembangunan milenium berhubungan dengan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan rantai kehidupan. (MEMBACA: Kontroversi minyak sawit Indonesia berlanjut di KTT perubahan iklim)

“Sejauh ini kami dinilai memiliki komitmen yang baik dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan Pak SBY pada COP 15,” kata Rachmat. Tulang punggungnya ada di sektor kehutanan, dengan penanaman pohon. “Kita harus lebih serius menggarap sektor energi yang tidak lagi fokus pada energi yang berbahan baku fosil,” ujarnya.

Jadi kami ketujuh peserta pertemuan malam itu membahas perkembangan terkini, kesepakatan antara Amerika Serikat dan China untuk mengurangi emisi GRK. Peluang ini diumumkan Presiden Barack Obama dan Presiden Xi Jinping saat pertemuan puncak para pemimpin ekonomi negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, di Beijing, 10-11 November. Saking seriusnya, Tiongkok meluncurkan Rencana Pengembangan Energi 2020 yang mencantumkan secara rinci komposisi energi, termasuk pengembangan intensif energi surya. AS juga terus mengembangkan inovasi energi.

“Kang Rachmat tolong bantu perjuangkan, agar posisi Indonesia di COP tetap menonjol dan terlihat panutan dalam komitmen untuk mengurangi emisi GRK. “Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi kuat,” kata Menteri Siti. Setelah itu, diskusi dilanjutkan mengenai efektivitas berbagai institusi terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Diskusi tersebut juga membahas protes terkait asap kebakaran hutan di Riau. “September-Oktober arah anginnya seperti ini. Yang terjadi hanya api kecil, asapnya mengarah ke negara tetangga. “Itu juga bagian dari isu perubahan iklim,” kata Rachmat.

Isu kontroversial minyak sawit Indonesia juga turut dibahas. Persoalan ini juga dibahas dalam diskusi di COP 20. “Kami serius menindak para pelaku kebakaran hutan, termasuk yang dilakukan oleh pengusaha besar. Tapi tidak membenarkan “Jika perusahaan sawit juga menjalankan usahanya sesuai aturan maka mereka akan menjadi korban,” kata Siti. Pernyataan tersebut diamini oleh Rachmat Witoelar. Sejumlah nama perusahaan dibahas. Ada juga yang justru berasal dari negara lain.

Diskusi menjadi lebih intens. Siti mengatakan, akan ada delapan Taman Keanekaragaman Hayati yang di dalamnya terdapat tanaman asli Indonesia, termasuk yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satunya berlokasi di Yogyakarta. “Kami ingin kota-kota menawarkan tempat bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. “Mereka tidak hanya ke mal saja,” kata Siti. Ia mengatakan, setiap harinya puluhan permohonan izin pembukaan lahan perkebunan di lahan kehutanan baru diterima.

Saya merasa beruntung bisa menghadiri pertemuan yang mencerahkan dengan orang-orang yang berdedikasi tinggi. “Kita harus memastikan bahwa program lingkungan hidup dan kehutanan dirasakan terutama oleh masyarakat. Itu pihak yang berkepentingan yang paling penting,” kata Rachmat.

Kemarin di ajang COP 20, setelah beberapa kali diskusi panel, kesan itu juga saya dapatkan. Kepedulian untuk memastikan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan dapat diantisipasi dan dimitigasi. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan Pemimpin Redaksi ANTV, menulis blog tentang 100 hari pemerintahan Jokowi. Ikuti Twitter-nya @unilubis dan membaca blog pribadinya unilubis.com.


SGP Prize