Koalisi Merah Putih tidak akan menghalangi pemerintahan Jokowi
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengkritik media yang memotong kutipan wawancaranya dan menempatkannya di opini publik yang buruk.
JAKARTA, Indonesia – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membantah pernyataannya yang beredar di media massa pada Jumat (10/10) usai wawancaranya dengan media asing yang beredar awal pekan ini.
Hashim dalam siaran persnya mengatakan, laporan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini masyarakat terhadap dirinya dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung mantan calon presiden Prabowo Subianto.
Hashim menjelaskan dalam wawancara dengan media asing, Selasa (7/10), masih ada dendam antara dirinya dengan Presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo. Menurutnya, dia merupakan salah satu penggalang dana terbesar untuk keperluan Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Namun, Jokowi membalas kepercayaan yang diberikannya dengan mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI pada Pilpres Juli lalu. .
Hashim yang juga merupakan adik dari Prabowo juga membeberkan strategi Koalisi Merah Putih yang akan menggagalkan rencana Jokowi menjadi presiden ke depan.
Sejauh ini, Koalisi Merah Putih telah meraih kepemimpinan di Dewan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (MPR). Menguasai mayoritas kursi di DPR, KMP akan dengan mudah menghadang pemerintahan Jokowi.
Menurut Hashim, kutipan wawancara tersebut kemudian diterjemahkan oleh media lokal dan diolah menjadi berita yang di luar konteks asli wawancara.
““Pasal yang menyimpulkan bahwa saya dan/atau KMP akan bertindak menghalangi pemerintahan Jokowi adalah tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab,” kata Hashim dalam siaran persnya.
Saya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Joko Widodo, lanjutnya.
Ia dan KMP hanya akan memantau, mengkritik, dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan rakyat dan tidak sejalan dengan Pancasila. Menurutnya, hal-hal tersebut masih sesuai dengan fungsi parlemen yang dianut di negara-negara demokrasi lain di dunia.
Dia kemudian mengkritik media karena meretas, memanipulasi, dan menyajikan berita yang tidak sesuai dengan konteks aslinya. —Rappler.com
