Komisi I DPR menyetujui pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN
- keren989
- 0
DPR berharap Sutiyoso tidak partisan
JAKARTA, Indonesia (UPDATED) — Mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen. (Purn) Sutiyoso dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada hari ini, Rabu 8 Juli.
Sebelumnya, Sutiyoso sempat kabur pengujian yang sesuai dan tepat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi I secara bulat menyetujui pencalonan Sutiyoso pada Selasa, 30 Juni.
“Komisi I DPR memutuskan kepada Letjen. (Purn) Sutiyoso yang diusulkan presiden sebagai calon kepala BIN dan pertimbangan komisi I akan segera kami laporkan kepada pimpinan DPR untuk dibawa ke forum paripurna. untuk konfirmasi. Keputusan Komisi I menjadi keputusan DPR, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, seperti dikutip media.
Berbagai fraksi ingin Sutiyoso berani memberi masukan kepada presiden, mengaktifkan fungsi koordinasi di BIN, tidak partisan, dan menyesuaikan gaya komunikasi publiknya.
“Dengan catatan dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan mengacu pada undang-undang, tentunya Undang-Undang Intelijen (UU Nomor 17 Tahun 2011), dan harus diarahkan pada kepentingan negara, bukan kelompok,” Mahfudz dikatakan.
Persiapan Sutiyoso
Sebagai calon Kepala BIN, Sutiyoso mempersiapkan diri menghadapi berbagai ancaman terhadap Indonesia.
“Sumber ancaman semakin beragam seiring dengan semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.
Berikut ini adalah ancaman yang perlu dipertimbangkan:
Bidang ideologi
Indonesia tidak boleh menganggap enteng ancaman ideologi ekstrem seperti ISIS, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini.
Bidang politik
Penyelenggaraan pilkada secara serentak dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan. Menurut Sutiyoso, sekitar 27 kabupaten/kota masih rawan permasalahan stabilitas politik saat pilkada.
Ekonomi
Jatuhnya nilai tukar rupiah berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan perekonomian, termasuk stabilitas fiskal APBN.
Bidang sosial budaya
Indonesia terus terancam sentimen SARA di beberapa daerah yang bisa menimbulkan kerusuhan. Kerusakan lingkungan juga dapat menimbulkan keresahan sosial.
Sektor pertahanan dan keamanan
Gerakan separatis tetap harus diwaspadai, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, ancaman juga muncul dari agen asing terkait separatisme, sektor keuangan, dan telekomunikasi.
Sutiyoso juga mengangkat isu kejahatan terorganisir seperti narkoba, perdagangan manusia, kejahatan keuangan, imigran gelap, pembalakan liar dan penjarahan hasil laut.
Perbatasan juga harus diawasi, termasuk di laut karena ketegangan di Laut Cina Selatan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesiapan TNI Angkatan Darat.
“Pelanggaran kedaulatan di berbagai pulau harus direspon secara cepat, tepat dan efisien. Keterbelakangan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau perbatasan dapat mempengaruhi keutuhan wilayah Indonesia. Sementara itu, kondisi alutsista TNI dirasa belum cukup untuk memaksimalkan kesiapsiagaan, kata Sutiyoso.
Dalam skala internasional, Indonesia juga perlu mewaspadai banyak hal.
Di tingkat global, politik pertahanan dan keamanan global semakin diwarnai oleh perang, menurut Sutiyoso proksi, seperti yang terlihat pada konflik di Timur Tengah dan Asia Selatan. Hal ini akan meningkatkan terorisme global, kata Sutiyoso.
Persaingan global juga akan semakin ditandai dengan persaingan sumber daya energi, mineral, dan kekayaan alam lainnya. Persaingan antar negara dan antar perusahaan multinasional akan semakin sengit.
“Kompleksitas di atas diperburuk oleh krisis Ukraina yang mengembalikan suasana Perang Dingin. Ketegangan AS dan Barat terhadap Tiongkok dan Rusia kemungkinan akan meningkat di beberapa bidang. Kita melihat perang sanksi ekonomi, gesekan pasokan energi, dan bahkan perang dunia maya,” dia berkata.
Terakhir, di tingkat regional, ketegangan di Laut Cina Selatan juga patut diwaspadai.
“Dampak persaingan pengaruh antara AS dan Jepang terhadap Tiongkok di kawasan kita tidak bisa dianggap remeh. Konflik yang terjadi di berbagai negara telah memunculkan berbagai permasalahan kompleks mengenai imigran gelap dan manusia perahu. “Persoalan perbatasan juga masih menjadi sumber gesekan di daerah seperti Ambalat,” jelasnya. —Rappler.com