• October 6, 2024
PAN tidak bergabung dengan koalisi Indonesia Raya

PAN tidak bergabung dengan koalisi Indonesia Raya

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

‘PAN memutuskan untuk mendukung pemerintah, bukan bergabung menjadi anggota Koalisi Indonesia Raya’

JAKARTA, Indonesia — (DIPERBARUI) Partai Amanat Nasional (PAN) meralat pemberitaan yang menyebut partai tersebut bermarkas di koalisi partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Raya (KIH).

“PAN memutuskan untuk mendukung pemerintah, bukan bergabung dalam koalisi Indonesia Raya. “PAN juga tetap mengapresiasi peran KMP sebagai mitra penting pemerintah,” ujarnya Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Tengku Rizki AljupriKamis 3 September.

Sejak kampanye Pilpres 2014, PAN tergabung dalam Koalisi Merah Putih, partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto, yang diikuti oleh mantan Ketua PAN Hatta Rajasa.

Terkait alasan PAN merasa perlu menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap pemerintahan Presiden Joko “Joko” Widodo, Rizki menyebut situasi perekonomian saat ini menjadi alasan utamanya.

Alasan utama PAN mendukung pemerintah adalah kondisi perekonomian negara yang saat ini sedang terpuruk. “Seluruh elemen bangsa, termasuk PAN, harus bersatu menghadapi hal ini,” ujarnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melalui akun Twitternya mengungkapkan, pendirian PAN diambil setelah melalui proses diskusi internal dengan unsur PAN lainnya.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi langkah yang dilakukan PAN.

Saya sangat mengapresiasi PAN bergabung dengan pemerintah, kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara seperti dikutip media.

Sedangkan dari KMP, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon tidak menyalahkan PAN yang bergabung ke pemerintahan. Menurut Fadli, hal itu merupakan bagian dari hak politik mereka.

“Itu Tidak masalah. Ini hak politik PAN. Tapi kami (KMP) akan tetap berjalan. Tidak ada masalah dan kami tidak khawatir. “Cita-cita kita jangan loyal pada kepentingan jangka pendek atau kelompok,” ujarnya, Rabu 2 September.

Fadli juga mengingatkan, meski dengan perkembangan tersebut terjadi pergeseran peta kekuasaan politik di bidang legislatif, namun bukan berarti pemerintah bisa serta merta menguasai parlemen.

BACA JUGA:

Rappler.com


slot online