Pemecatan anggota DPR dari Partai Demokrat dinilai tidak adil dan sarat kepentingan pribadi
Keputusan pengadilan Partai Demokrat yang memecat delapan kadernya dari kursi DPR mendapat kritik tajam.
JAKARTA, Indonesia – Meski tak mendapat cukup suara rakyat untuk kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Roy Suryo akan tetap berangkat ke Senayan. Kader Partai Demokrat yang juga ahli telekinematika ini berhasil mendapatkan kursi di DPR setelah partainya memecat anggota legislatif terpilih Ambar Tjahjono yang dilantik pada 1 Oktober lalu.
Ambar sukses memperoleh 38.152 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Yogyakarta pada pemilu legislatif 9 April lalu. Ia berhasil mengungguli sosok Roy Suryo yang lebih populer. Roy kalah dari Ambar dengan selisih lebih dari 10.000 suara, sehingga Roy menuduh Ambar berbuat curang.
sebelumnya, Ambar menggantikan posisi Roy di DPR Periode 2009-2014 pada Juli 2013 saat Roy dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam surat keputusan Mahkamah Partai Demokrat tertanggal 17 Oktober 2014, Ambar diberhentikan dari keanggotaan partai tersebut yang otomatis membuatnya kehilangan kursi di DPR. Surat pemberhentian tersebut menjelaskan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Roy Suryo ke Pengadilan Partai Demokrat atas tergugat Ambar Tjahjono.
Dalam surat tersebut disebutkan Ambar telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART partai, kode etik, dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Surat tersebut ditandatangani Ketua Mahkamah Partai Amir Syamsuddin dan Anggota Mahkamah Partai Denny Kailimang.
“KPU dan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjawab tudingan pencurian suara dan penggelembungan suara. Tidak ditemukan satu pun penipuan, kata Ambar seperti dikutip di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10). Kompas.com.
Ia mengaku heran, jika Roy merasa ditipu, mengapa ia tidak melaporkan kecurangan tersebut melalui jalur yang telah ditentukan yakni Mahkamah Konstitusi, bukan melalui proses internal di Mahkamah Partai.
“Dia tidak ke mahkamah konstitusi, karena kalau ke mahkamah konstitusi dia tidak punya bukti,” klaim Ambar.
Tweeps, PD Jalankan Gerakan Bersih-bersih Partai, Kader Curang (Misalnya “AT”) Pantas Dipecat » http://t.co/Pi2GO4WxxO pic.twitter.com/M0GvM36neE
— KRMT Roy Suryo (@KRMTroySuryo) 25 Oktober 2014
‘Ketika esensi Pengadilan Partai disalahartikan’
Pakar hukum negara Refly Harun mengkritisi keputusan Mahkamah Partai Demokrat yang memecat Ambar dan tujuh kader lainnya dari kursi DPR. Menurut dia, hal tersebut melanggar esensi keberadaan peradilan partai. Hingga berita ini diturunkan, belum bisa dipastikan siapa saja tujuh anggota DPR yang dipecat Partai Demokrat tersebut.
“Jadi pengadilan partai harus menyelesaikan perselisihan politik internal ya membuat (membuat) masalah dengan memecat orang,” ujarnya, Kamis (30/10) saat diskusi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Diketahui, jumlah anggota Partai Demokrat yang dipecat mencapai delapan orang, dan pengadilan partai menunjuk delapan pengganti, antara lain Roy, Wakil Ketua Umum dan anggota Dewan Tinggi Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, dan Didi Irawadi Syamsuddin, putra dari Ketua Hakim Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
“Yang saya tahu, empat (dari delapan pengganti) sudah mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi,” kata Refly. “Kita hanya perlu melakukannya membenarkan. Ketika ditolak, semuanya berakhir.”
Menurutnya, tidak etis bila suatu perselisihan yang telah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi kemudian dibawa ke Mahkamah Partai karena berbagai alasan.
“Kalau (alasan pemecatannya) karena tidak setia pada partai, seharusnya dia tidak dicalonkan (pertama),” kata Refly.
Menurut dia, pemecatan delapan anggota partai itu sarat akan hal konflik kepentingandimana pengganti yang ditunjuk adalah pejabat tinggi partai atau seseorang yang mempunyai hubungan darah dengannya.
“Makanya jalan satu-satunya adalah ke pengadilan negeri. Tapi itu juga tidak adil karena kita tahu dia tidak berbuat apa-apa, melainkan harus datang ke pengadilan dan membayar pengacara“Itu mahal,” kata Refly.
Oleh karena itu, Refly merekomendasikan agar mekanisme pemberhentian anggota partai dihilangkan.
Soalnya sudah berkali-kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi belum dicabut, ujarnya. —Rappler.com
