• November 27, 2024

Pemilihan Presiden Indonesia: Sebuah Hal Penting




Pemilihan Presiden Indonesia: Sebuah Hal Penting
















Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Wajah Orde Lama melawan Simbol Zaman Baru
Prabu Subianto Joko Widodo
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang ia dirikan dan pimpin Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diketuai oleh mantan Presiden Megawati Sukarnoputri
Putra mantan Menteri Perekonomian Soeharto yang menikah dengan putri mantan orang kuat tersebut. Ia menjadi salah satu jenderal militer terkemuka Soeharto. Latar belakang Pengusaha furnitur yang menjadi walikota Solo, Jawa Tengah, dan kemudian gubernur ibu kota Jakarta yang dihormati
Mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden bersama Megawati pada 2009 namun kalah. Menghabiskan 5 tahun terakhir untuk mempersiapkan pemilu tahun ini. Jalan menuju kursi kepresidenan Menjadi terkenal secara nasional sebagai gubernur Jakarta, dan popularitasnya yang luas memaksa Megawati untuk menyingkir dan mencalonkannya sebagai calon PDI-P pada bulan Maret 2014.
“Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta bermartabat.” Penglihatan “Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” filosofi gotong royong untuk mencapai tujuan bersama.

Pertumbuhan ekonomi
Prabowo mengatakan dia akan menghentikan kebocoran aset Indonesia senilai sekitar Rp1.000 triliun (US$84 miliar), yang hanya menguntungkan pihak asing, bukan negara. Ia mengatakan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 7%-10% setahun jika ada “kebocoran” seperti:

  • Kurangnya nilai tambah terhadap sumber daya alam yang diekspor
  • Kehilangan potensi pendapatan dari kontrak penambangan yang tidak adil
  • Penggelapan anggaran negara
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan PDB Indonesia mencapai puncaknya sebesar 6,5% pada tahun 2011 dan turun menjadi 5,2% pada Q1 tahun 2014 Keduanya nasionalis dalam hal pendekatan keseluruhan. Prabowo fokus menghentikan ‘kebocoran kekayaan’, sementara Jokowi menekankan pembangunan lokal. (MEMBACA: Calon presiden Indonesia, Jokowi dan Prabowo menunjukkan kredibilitas ekonomi Dan Debat Capres 2: Prabowo versus Joko Widodo tentang perekonomian Indonesia Jokowi mengatakan pembangunan ekonomi akan dicapai dengan membangun sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan yang baik. Ia mengatakan Indonesia bisa tumbuh lebih dari 7% per tahun, namun harus fokus pada pengurangan kesenjangan kaya-miskin, seperti dengan:

  • Mengembangkan wilayah di luar Pulau Jawa bagian tengah
  • Memperbaiki iklim berusaha melalui insentif, pelayanan terpadu untuk investasi, dan mempercepat penerbitan izin usaha hingga 15 hari

Defisit anggaran
Prabowo berencana untuk:

  • Mengurangi subsidi BBM bagi masyarakat kaya melalui pajak/retribusi
  • Berikan subsidi hanya kepada warga negara yang memenuhi syarat
Subsidi bahan bakar – sebesar Rp210,7 triliun (US$18 miliar) pada tahun 2014 – dipandang sebagai penyebab utama meningkatnya defisit anggaran Indonesia Jokowi berencana untuk:

  • Mengurangi subsidi bahan bakar sebesar Rp60 triliun (US$5 miliar) per tahun dengan mengalihkan 30% transportasi berbahan bakar minyak ke gas alam
  • Memperkuat manajemen angkutan umum di perkotaan untuk mengurangi hingga Rp20 miliar (US$1,7 juta) per tahun

Penegakan hukum dan korupsi
Prabowo ingin meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum: “Saya kira akar (masalah penegakan hukum) ujung-ujungnya adalah uang”. (MEMBACA: Debat Capres, Prabowo: Korupsi Karena Gaji Rendah) Tahun lalu, Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 177 negara dan wilayah dalam Indeks Persepsi Korupsi tahunannya. Jokowi ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum: “Kepastian hukum adalah yang utama. (Siapa) Presidennya, itu nomor dua”. (MEMBACA: Joko Widodo: Kepastian hukum yang prinsipil)

Kebijakan luar negeri
Tim kampanye Prabowo mengatakan: “Masalah Laut Cina Selatan adalah isu yang sangat penting bagi kami. Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan dan memperkuat peran kita. Kita harus mempertahankan peran aktif kita dalam memediasi konflik, menjaga kesatuan ASEAN dan bersikeras menandatangani kode etik.” Peran Indonesia sebagai pemimpin ASEAN, termasuk dalam memediasi sengketa Laut Cina Selatan (BACA: Calon Presiden Indonesia berbeda pendapat soal Laut Cina Selatan) Dalam sebuah debat, Jokowi berkata: “Ini masalah negara lain dengan negara lain. Akan lebih baik jika kita dapat mengambil peran, meskipun kita juga perlu melihat apakah hal ini akan memperburuk hubungan kita dengan Tiongkok dan apakah kita dapat menemukan solusi terhadap konflik tersebut… Jika diplomasi kita tidak berguna dan bukan solusi yang tepat, maka kita bisa’ tidak menemukannya, lalu mengapa?”








unitogel