SBY Koreksi Jokowi Soal Utang IMF, Siapa Benar?
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
SBY mengoreksi Jokowi yang menyebut Indonesia masih berhutang ke IMF. Siapa yang benar?
Jakarta, Indonesia – Selasa pagi, 28 April, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal aktif di media sosial, menulis cuitan lewat akun Twitter miliknya. @SBYudhoyono miliknya.
Presiden keenam Indonesia ini meralat pernyataan penggantinya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menyebut Indonesia saat ini masih “meminjam uang” ke Dana Moneter Internasional (IMF).
Hal itu disampaikan Jokowi saat itu menanggapi pertanyaan media tentang apakah ia menentang lembaga keuangan internasional dalam struktur ekonomi global saat ini, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan IMF.
Siapa bilang kita anti, kita tetap meminjamnya, kata Jokowi sesaat sebelum berangkat ke KTT ASEAN di Malaysia.
Pertanyaan tersebut mengemuka setelah Jokowi dalam pidato pembukaan Konferensi Asia-Afrika (AAC) 2015 mengangkat urgensi reformasi struktur perekonomian global yang saat ini masih sangat bergantung pada keberadaan Bank Dunia, ADB dan Bank Dunia. IMF.
(BACA: Dukung AIIB, Jokowi Berjalan di Antara Dua Batu)
Mohon maaf, saya harus mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi tentang utang IMF yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka kemarin, 27 April 2015. *SBY*
— SB Yudhoyono (@SBYudhoyono) 28 April 2015
Hal tersebut salah, menurut SBY, karena sejak 2006 Indonesia tidak lagi berstatus pasien IMF dan sudah melunasi utangnya empat tahun lebih cepat dari jadwal semula.
Utang Indonesia ke IMF sebesar US$ 9,1 miliar, sisanya kami lunasi pada tahun 2006, 4 tahun lebih cepat dari jadwal. *SBY*
— SB Yudhoyono (@SBYudhoyono) 28 April 2015
Berikut kutipan pernyataan SBY:
“Ada 3 alasan mengapa saya mengambil keputusan dan kebijakan ini.
Pertama, pertumbuhan ekonomi kita berada pada tingkat yang relatif tinggi pada saat itu. Oleh karena itu, ketahanan makro ekonomi dan sektor riil kita tetap terjaga. Di sisi lain, selain kekuatan fiskal kita yang aman, cadangan devisa kita juga relatif kuat dari sisi moneter.
Kedua, dengan melunasi utang IMF, kita tidak lagi didikte oleh IMF dan negara donor. Bukan didikte dalam artian perencanaan pembangunan kita, termasuk APBN dan juga penggunaan keuangan kita, tidak harus mendapat persetujuan IMF.
Sedangkan alasan ketiga, selama Indonesia masih punya utang ke IMF, maka rakyat kita merasa terhina. Menghina.”
Siapa yang benar?
Saat kami memeriksa Data Bank Indonesia (BI) Terkait posisi utang Indonesia saat ini, pernyataan SBY ada benarnya. Pada tahun 2006, Indonesia tidak lagi mencatat utang luar negeri (baik pemerintah maupun swasta) ke IMF (lihat tabel di bawah, pada kolom tahun 2006 dan baris IMF).
Namun pada bulan September 2009, ketika SBY memasuki masa jabatan keduanya, tercatat ada utang lain kepada IMF (lihat tabel di bawah pada kolom “Sep” dan baris IMF)
Jadi SBY salah?
Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, sebenarnya mengizinkan Pernyataan SBY itu juga mengklaim pernyataan Jokowi yang beredar di media merupakan hasil salah kutip.
“Tidak ada utang IMF. “Yang bilang kita masih berhutang ke IMF itu salah kutip,” ujarnya usai menjadi narasumber seminar di Convention Hall Universitas Indonesia (UI), Selasa.
Kalau kita tidak berhutang ke IMF, kenapa catatan BI malah sebaliknya?
Mengacu pada penyataan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pimpinan Yenny Suetjipto, mungkin salah satunya promes untuk iuran keanggotaan Indonesia di IMF.
Fithra Faisal, Manajer Riset Fakultas Ekonomi UI membenarkan hal tersebut meski dia juga mengakuinya promes itu tidak boleh dicatat sebagai hutang.
“Pernyataan Menteri Keuangan itu benar, karena itu yang tercatat promes. Tercatat baru setelah September 2009 karena Indonesia belum membayarnya sebelumnya. “Istilahnya membingungkan dan tidak seharusnya BI mencatatnya sebagai utang,” jelasnya.
Jadi, pernyataan SBY itu benar, kata Fithra menutup perbincangan.
Kami tidak dapat menghubungi departemen statistik BI sendiri untuk mengonfirmasi hal ini.—Rappler.com