Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Departemen Luar Negeri Filipina mengkritik langkah Tiongkok yang mengirim satu-satunya kapal induknya ke Laut Cina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Raul Hernandez mengatakan tindakan tersebut meningkatkan ketegangan dan melanggar Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan. Hernandez menambahkan: “Pengerahannya tidak memberikan kontribusi terhadap stabilitas regional… Sebaliknya, ini justru mengancam status quo.” Kapal induk baru Beijing, Liaoning, didampingi oleh dua kapal perusak dan dua kapal penjelajah rudal. Pengerahan tersebut dilakukan setelah Tiongkok baru-baru ini menetapkan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di Laut Cina Timur, sebuah wilayah yang berisi kepulauan Diaoyu yang disengketakan oleh Tiongkok dan Senkaku oleh Jepang. Namun Presiden Benigno Aquino III membantah juru bicara Luar Negeri tersebut. “Mengapa ada orang yang menganggap ini sebagai ancaman?” Presiden Trump meremehkan pengerahan pasukan tersebut, dan mengatakan kepada wartawan, “Jangan membesar-besarkannya.” Dia mengatakan akan memakan waktu hingga 3 tahun agar kapal induk tersebut bisa beroperasi, seraya menambahkan bahwa Tiongkok masih mempelajari pengoperasian kapal induk tersebut. Komentar tersebut menyusul perubahan sikap presiden dari sikap garis keras tahun lalu yang mencapai puncaknya ketika Filipina mengajukan kasus ini ke pengadilan internasional.
Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengatakan dalam sebuah wawancara TV bahwa ADIZ merupakan ancaman bagi Filipina. Del Rosario mengatakan dia khawatir Tiongkok akan “mengendalikan wilayah udara” di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Beijing mewajibkan semua pesawat internasional yang melewati ADIZ untuk mengeluarkan rencana penerbangan dengan pemerintah Tiongkok – perintah yang ditolak Jepang dan AS.
Baca lebih lanjut tentang Rappler di sini dan di sini
