• April 20, 2024
Serunya 3 Tahun Swasembada Pangan: Mampukah Jokowi Menepati Janjinya?

Serunya 3 Tahun Swasembada Pangan: Mampukah Jokowi Menepati Janjinya?

Ini adalah saat-saat yang menyenangkan di kantor konsultan sipil, menjelang kegiatan irigasi, bendungan dan pembangunan bendungan yang akan dilakukan pada tahun 2015. Semuanya dilakukan dengan satu tujuan yaitu swasembada pangan.

Anda mungkin pernah mendengar bahwa pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai target ambisius untuk mencapai kemandirian. Ada lima bahan pangan utama yang menjadi sasaran, yakni beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Secara khusus, beras harus mencapai swasembada dalam waktu tiga tahun. Jika target swasembada tidak tercapai, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan dicopot.

Untuk mewujudkan swasembada tersebut, Jokowi-JK akan mengeluarkan dana yang cukup besar yakni Rp15 triliun untuk membangun jutaan unit irigasi. hektar. Perbaikan irigasi akan difokuskan di 11 provinsi penghasil pangan.

Saat menyampaikan kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Selasa 9 Desember lalu, Jokowi kembali menegaskan kembali menargetkan tercapainya swasembada beras, jagung, kedelai, dan gula.

“Saya menghitungnya. Tiga tahun tidak mandiri, saya ganti menteri. Yang dari Fakultas Pertanian bisa antri. Tapi saya yakin Bisa, perhitungannya sudah ada. Tampak. Konsentrasi di 11 provinsi, ada perhitungannya, kata Jokowi. Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

Seminggu sebelum acara Jokowi, Pak JK lah yang berkeliling. Dengan helikopter ia mengunjungi sejumlah tempat: pabrik gula di Subang, pabrik gula pasir di Sragen, pabrik gula Gempolkrep di Mojokerto, BUMN benih PT Sang Hyang Seri di Tegal, Balai Penelitian Padi, Balai Inseminasi buatan banyak terjadi di Singosari, Malang, dan sejumlah tempat penting dalam rangka swasembada pangan.

Saya menghitungnya. Tiga tahun tidak mandiri, saya ganti menteri

Di Subang, JK mengatakan: “Kita harus swasembada dalam waktu dekat. Setahun atau dua tahun.” Produksi pertanian Indonesia sudah didukung oleh potensi yang besar. Dari sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Untuk swasembada gula, kata JK, ada tiga hal yang perlu dilakukan, yakni meningkatkan kebersihan pabrik, meningkatkan perendaman, dan meningkatkan kualitas gula. kualitas benih. Dari perendaman yang diharapkannya mencapai 10%, tertinggi di pabrik gula Gempolkrep yakni 7,9%. Yang lainnya berada jauh di bawah itu. Perendaman 10% artinya dari setiap 100 kilogram tebu dapat dihasilkan 10 kilogram gula pasir.

Tekad Jokowi-JK untuk swasembada digaungkan saat kampanye. Dalam debat tanggal 20 Juni lalu, Jokowi mengatakan Indonesia harus mencapai swasembada beras. Untuk itu, ia menargetkan membangun 20-25 bendungan selama menjabat presiden. Dalam pertemuan dengan gubernur, targetnya ditingkatkan menjadi 49 bendungan.

Membangun bendungan tidaklah mudah

Padahal, menurut pemberitaan yang beredar di konsultan sipil pelat merah, pemerintah akan membangun 11 bendungan baru pada tahun 2015. “Saya seharusnya membuat laporan proyek pada akhir tahun ini, tapi sekarang saya harus mulai mengerjakan rencana proyek baru,” kata rekan tersebut, yang merupakan pemimpin cabang sebuah perusahaan konsultan sipil milik negara.

Faktanya, kata konsultan, hanya ada 160 ahli bendungan yang bersertifikat di Indonesia. Itu hanya cukup untuk empat kolam. “Ini salah satu yang memusingkan kami,” katanya. Inilah kisah kunjungan pria tersebut bersama teman-temannya yang berasal dari lingkungan teknis.

Membangun bendungan lengkap dengan saluran irigasi memang tidak mudah. Air dalam kolam harus dialirkan melalui jaringan irigasi. Agar bisa mengalir, harus ada perbedaan ketinggian antara bendungan dan sawah yang akan diairi. Bendungan harus dibangun di atas tanah yang kokoh, dan pada tempat yang tepat agar dapat menampung air secara optimal dan mudah menyalurkannya.

Semua memerlukan survei yang cermat terhadap kekuatan tanah, topografi dan kepemilikan tanah.

Membangun isu biasanya jauh lebih mudah dibandingkan isu sosial. Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang direncanakan sejak zaman Belanda, hingga kini belum selesai dibangun. Waduk tersebut menampung air Sungai Cimanuk untuk irigasi dan pembangkit listrik. Penentangan masyarakat menyebabkan pemerintah Orde Baru membatalkannya. Baru pada tahun 1990 rencana pengembangan Jatigede dihidupkan kembali. Hingga akhir tahun 2014, hal tersebut belum selesai.

Di Garut, pembangunan Bendungan Copong yang dicanangkan Presiden Megawati pada Juli 2004 belum selesai. Padahal pemerintah sudah membebaskan lahan seluas 59,3 hektare. Belum tuntasnya penyelesaian Bendungan Copong dituding menjadi penyebab kekurangan air yang melanda 48 desa di 11 kecamatan di Garut Utara.

Di Kedung Ombo, Boyolali, pembangunan waduk baru selesai setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 18 Mei 1991. Saat air di waduk mulai mengalir, masih ada 300 kepala keluarga yang selamat. Pak Harto menggelar rapat diskusi usai pelantikan. Usai menjelaskan secara detail pentingnya waduk, Soeharto mengkritisi warga yang tak mau pindah dari lokasi waduk. Katanya mereka mbeguguk ngutho waton. Ia mengimbau untuk tidak menjadi kelompok mbalelo.

Beberapa kata-kata kasar untuk Presiden Soeharto. Setelah itu, perpindahan warga berjalan relatif lancar.

Dihadapkan pada segudang permasalahan

Di Tiongkok, pemerintah bisa memperoleh lahan untuk membangun Waduk Tiga Ngarai yang menampung air dari Sungai Yangtze, karena secara hukum lahan tersebut adalah milik negara. Namun di Indonesia permasalahannya menjadi lebih rumit.

Selain persoalan pembebasan lahan, secara teknis dinilai luar biasa jika membangun waduk dalam waktu cepat. Perencanaan memerlukan data rinci agar bendungan dapat berfungsi dengan baik. Mulai dari data topografi, curah hujan, perilaku sungai dan sawah yang akan diairi. Kemudian tibalah fase yang sulit: wawancara.

Di masa lalu, banyak bendungan yang dibangun dengan susah payah tidak dirawat dengan baik. Sedimentasi diperbolehkan. Banyak saluran irigasi yang terbengkalai. Jika berjalan ke kawasan pertanian, seperti Boyolali, Solo, Karawang, Nusa Tenggara Barat, Anda akan melihat saluran irigasi yang terbengkalai.

Menurut perkiraan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dari 7 juta hektare sawah, sekitar 52% saluran irigasi rusak. Dengan cara ini, bagaimana Anda bisa mandiri? Belum lagi perubahan pemanfaatannya, dari sawah menjadi pemukiman, jalan atau perkantoran. Rumah yang Anda tinggali mungkin dulunya merupakan lahan pertanian yang subur.

Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 1.400 hektar lahan pertanian mengalami alih fungsi.

Petani tidak bisa disalahkan atas kejadian memilukan ini. Tanam padi di lahan satu hektar, jika benih dan pengairannya bagus, bisa didapat 10 ton gabah per hektar, atau bisa sekitar 5 ton beras. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, petani mendapat sekitar Rp75 juta. Kalau sawahnya dijadikan batu bata, atau untuk perumahan, harga per petaknya akan sangat mahal.

Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1985. Keberhasilan ini dirayakan secara luas. Pak Harto datang langsung ke Roma untuk menyampaikan pidato di forum Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang disiarkan langsung oleh TVRI yang penontonnya saat itu masih menonton televisi hitam putih.

Namun, sulit untuk mempertahankan status swasembada. Hal ini membutuhkan kerja ekstra dan ketelitian, sehingga tidak banyak sawah yang berubah fungsi begitu saja. Indonesia mencapai status swasembada hanya dalam kurun waktu tiga tahun, hingga tahun 1988. Setelah itu, jumlah impor beras terus meningkat.

Kini, status swasembada itulah yang ingin direbut kembali oleh Jokowi-JK. Target tiga tahun ini memerlukan kerja ekstra. Di lapangan, kegiatan untuk mewujudkan tekad tersebut berlangsung dengan meriah. Sungguh suatu tekad mulia yang patut didukung, asalkan tidak sekadar retorika. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan Pemimpin Redaksi ANTV, menulis blog tentang 100 hari pemerintahan Jokowi. Ikuti Twitter-nya @unilubis dan membaca blog pribadinya unilubis.com.


taruhan bola online